Senin, 12 Oktober 2015 - 09:20:54 WIB
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 SEBAGAI ANAK REFORMASI
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Berita - Dibaca: 3232 kali

Yogyakarta, Indonesia

“Masih banyak orang yang belum mengenal KPPU dan sering mengira bahwa KPPU adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum-red). Bahkan pernah ketika ada orang tersebut mengetahui bahwa saya adalah komisioner KPPU, orang tersebut malah bertanya kepada saya “Bu, kira-kira untuk pilkada serentak tahun ini bagaimana ya?””

Itulah pembuka yang disampaikan oleh ibu Saidah Sakwan, M.A. salah satu Komisioner KPPU selaku pembicara pada Kuliah Umum tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan Efeketifitas Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Acara yang berlangsung pada tanggal 8 Oktober 2015 tersebut terselenggara hasil kerjasama antara Law Career Development Center (LCDC) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia. Peserta kuliah umum yang terdiri dari mahasiswa program sarjana dan pascasarjana tersebut bertempat di Ruang 3.1.1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan berlangsung dari pukul 09.00 – 12.20 WIB.

Dalam sambutan sebagai pembuka kuliah umum yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Wakil Dekan bagian Kerjasama dan Alumni, Andi Sandi ATT, S.H.,LL.M dikatakan bahwa KPPU merupakan salah satu lembaga yang “istimewa” diantara lembaga negara yang bersifat independen lainnya. Beliau berharap agar kuliah umum tersebut dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai KPPU.

Selain ibu Saidah Sakwan, M.A., terdapat pembicara lainnya yang juga merupakan salah satu Komisioner KPPU yaitu Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi M.Sc.. Acara yang berlangsung dalam dua sesi yaitu pemaparan materi dan sesi diskusi ini dipandu oleh salah seorang staf pengajar di bagian Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yaitu Veri Antoni S.H., M.Hum.

Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, moderator membuka sesi tersebut dengan membahas mengenai persaingan tarif pelayanan Short Message Service (SMS) yang saat ini menjadi lebih murah dibandingkan pada awal tahun 2000-an sebagai dampak positif dari adanya hukum persaingan usaha.

Hadir sebagai pembicara pertama pada kuliah umum tersebut adalah Saidah Sakwan, M.A salah satu Komisioner KPPU. Beliau yang juga merupakan salah satu mantan anggota DPR Republik Indonesia ini memberikan pemaparan mengenai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisioner KPPU tersebut mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 lahir sebagai anak reformasi sebagai wujud tercapainya demokrasi ekonomi, salah satu mimpi bangsa Indonesia ketika orde baru runtuh. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dilatarbelakangi keadaan pada masa peralihan antara orde baru dan reformasi dimana terjadinya desentralisasi ekonomi pada era orde baru dan banyaknya kolusi yang dilakukan antara para pengusaha dan pemerintah sehingga merugikan negara dan masyarakat. Undang-undang tersebut juga disusun sebagai legal framework terjadinya sebuah fair competition dalam persaingan usaha sehingga tidak terjadi pemusatan ekonomi dan free competition.

Isu mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga tidak luput dari pembahasan beliau. Dalam pembahasannya mengenai MEA, beliau mengatakan bahwa KPPU Republik Indonesia sedang berusaha untuk mengajukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 sebagai bentuk perlindungan negara dimana diharapkan law enforcement yang ada tidak hanya mengenai pelaku usaha domestik, tetapi juga pelaku usaha asing. Selain itu, ketika membicarakan beberapa perkara yang dihadapi oleh KPPU, beliau bercerita bahwa banyak kasus mengenai persekongkolan dan praktek monopoli yang masuk ke KPPU. Biding dalam hal kebutuhan publik terutama yang  menyangkut dengan APBN menyumbang bagian yang cukup besar dalam kasus persekongkolan. Dalam pemaparan materi yang diberikan oleh beliau, dijelaskan juga mengenai proses pemilihan komisioner KPPU, visi, misi, wewenang, tahapan penegakan hukum dan tugas KPPU dimana salah satunya adalah tugas mengenai pengawasan terhadap Kemitraan.

Pembicara kedua pada kuliah umum tersebut yaitu Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi M.Sc., salah satu komisioner KPPU yang juga menjadi Guru Besar di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sebelum memasuki pemaparan mengenai efektifitas putusan KPPU Republik Indonesia, beliau menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, para founding father telah merumuskan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan adanya pemanfaatan bagi sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat . Adanya kehidupan ekonomi yang fair diharapkan akan mengantarkan kepada keadaan yang adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketika membicarakan mengenai persaingan usaha yang sehat, beliau mencontohkan Swiss dimana para pelaku usaha dalam penentuan harga yang menyangkut hajat hidup orang banyak hanya mengambil untung yang sedikit. Beliau juga memberikan informasi bahwa di Indonesia perputaran uang yang ada 10% terdapat di UMKM, 10% di bidang lainnya dan 80% berputar di lingkup pelaku usaha yang besar dimana terdapat sedikit pelaku usahanya. Beliau membandingkan antara salah satu perusahaa multinasional di bidang otomotif dengan pelaku industri logam kecil menengah yang berpotensi. Beliau sangat menyayangkan bahwa seharusnya terdapat intervensi pemerintah untuk melindungi industry-industri kecil menengah tersebut yang pada kenyataannya pemerintah hanya diam dengan tidak adanya sebuah regulasi yang dapat melindungi.

Dalam kuliah yang diberikan beliau, beliau juga mengatakan bahwa KPPU juga memiliki fungsi advokasi yang merupakan sesuatu yang berjangka panjang. Diharapkan dengan adanya advokasi maka dapat secara perlahan merubah perilaku para pelaku usaha sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa perkara yang masuk dalam KPPU dalam pemberian sanksinya masih terbatas pada sanksi administrative, belum menyentuh sanksi pidana. Di akhir pemaparannya,beliau juga memberikan gambaran mengenai beberapa perkara yang pernah ditangani oleh KPPU antara lain kartel SMS, kartel ban, dan sebagainya.

Pemaparan yang diberikan oleh kedua pembicara banyak menyinggung mengenai perkara-perkara yang sering terjadi dalam dunia usaha, sehingga memicu pertanyaan dari para peserta kuliah umum. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta antara lain mengenai usaha yang dilakukan KPPU selain advokasi, kemudian perbandingan antara KPPU Republik Indonesia dengan lembaga sejenis di luar negeri dan beberapa hal mengenai kebijakan kuota yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. (Kadenza)



    0 Komentar :



    Isi Komentar :
    Nama :
    Komentar
     
     (Masukkan 2 kode diatas)

     

Download




Kegiatan


    ";
 

Gedung IV Lantai 2, Fakultas Hukum UGM
Jalan Sosio Justicia No. 1, Bulaksumur,Yogyakarta 55281
Telepon : 0274 512 781 ext 2113 E-Mail : lcdc@ugm.ac.id
Website : http://lcdc.law.ugm.ac.id