Rabu, 10 Oktober 2011 - 23:17:57 WIB
Pengukuhan Jabatan Guru Besar Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Berita - Dibaca: 6317 kali

“Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi”. Itulah judul pidato yang disampaikan oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. di depan sejumlah audiens pada saat pengukuhan Jabatan Guru Besar, Senin, 30 Januari 2012.  Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini ditetapkan menjadi profesor di bidang hukum pidana pada 31 agustus 2010, dan akhirnya berkesempatan menyampaikan pidatonya yang bertema korupsi untuk mengukuhkan jabatannya sebagai Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada hari ini, bertempat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada.

Kesempatan istimewa ini dihadiri pula oleh beberapa nama-nama besar seperti Prof. Dr. Mahfud MD (guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan ketua Mahkamah Konstitusi RI), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Prof. Dr. Romli Atmasasmita (guru besar Universitas Padjadjaran), Prof. Dr. Saldi Isra (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang), Prof. Dr. Ade Saptomo (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang), Prof. Dr. Guntur Hamzah (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar), Prof. Dr. Eddy Suandi Hamid (Rektor Universitas Islam Indonesia), Prof. Dr. Jawahir Tantowi (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), Prof. Dr. Ridwan Khairandi (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

Pidato yang disampaikan oleh salah satu guru besar termuda di UGM ini, terbagi atas tiga hal. Yang pertama, mengenai persoalan korupsi itu sendiri. Menurut dosen yang sering disapa Prof. Eddy ini, korupsi hampir selalu dilakukan terorganisir dan sistematis, tidak dilakukan tunggal, modus operandinya sulit jadi susah dibuktikan, selalu berkaitan dengan kekuasaan, kejahatan berkaitan dengan nasib orang banyak, keuangan negara yang harusnya bermanfaat
Data dari Bank Dunia per bulan Juni 2007, aset Indonesia yang dikorupsi telah mencapai 15-35 milyar USD, yang apabila dimanfaatkan sebagaimana mestinya telah mampu menyediakan air bersih, pendidikan, pangan, dan berbagai kebutuhan primer lainnya untuk sekian juta penduduk Indonesia.Adapun dampak yang melatarbelakangi internasionalisasi korupsi yang ada di Indonesia antara lain dapat merusak demokrasi, seperti isu money politics., merusak aturan hukum, yaitu political bribery, seperti Undang-Undang  yang dibentuk di DPR semuanya memiliki harga. Dampak dari korupsi antara lain dapat pula mengganggu pembangunan berkelanjutan, terutama korupsi Sumber Daya Alam, seperti perhutanan, perkebunan, pertambangan. Korupsi dapat pula merusak pasar dan merusak kualitas hidup masyarakat Indonesia, dan berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia karena ketiadaan pemenuhan hak-hak yang harus didapatkan oleh masyarakat Indonesia.

Yang kedua, adalah persoalan pengembalian aset. Serangkaian tindakan yang dimulai dari pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan aset. Ada beberapaprasyarat pengembalian aset antara lain seperti kemauan politik negara, sistem hukum seperti harmonisasi perundang-undangan dan sistem peradilan, kerjasama kelembagaan antara yudikatif dan non-yudikatif, kerjasama internasional, aset biasanya disimpan di luar teritori Indonesia.

Yang ketiga, persoalan pembuktian. Ada beberapa hal dalam konsep pembuktian, antara lain bukti harus relevan dan berkaitan dgn fakta-fakta yang menuju kebenaran dari suatu peristiwa hukum, setiap bukti harus dpt diterima. Bukti yang dapat diterima sudah tentu relevan, tapi bukti yang relevan belum tentu dapat diterima. Selain itu ada pula yang disebut exclusionary rule, yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum., misalnya perolehan alat bukti yang tidak sah. Evaluasi terhadap bukti, antara lain keseuaian bukti satu dengan yang lain, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam ambil keputusan.

Pidato dari Prof. Eddy tersebut disambut dengan tepukan tangan meriah dari segenap audiens di ruangan. Acara pengukuhan itu pun ditutup dengan tasyakur di Grha Sabha Pramana yang dihadiri oleh civitas akademika Fakultas Hukum UGM, serta keluarga dan kolega dari Prof. Eddy.



    1 Komentar :

    Ropaxin T Reviews
    25 September 2018 - 06:22:07 WIB

    I am incessantly thought about this, thank you for putting
    up.
    << First | < Prev | 1 | Next > | Last >>

    Isi Komentar :
    Nama :
    Komentar
     
     (Masukkan 2 kode diatas)

     

Download




Kegiatan


    ";
 

Gedung IV Lantai 2, Fakultas Hukum UGM
Jalan Sosio Justicia No. 1, Bulaksumur,Yogyakarta 55281
Telepon : 0274 512 781 ext 2113 E-Mail : lcdc@ugm.ac.id
Website : http://lcdc.law.ugm.ac.id