login | register
Well Prepared, Well Result
Admin :

Konsultan Hukum Dibidang Pasar Modal

Dibuat tanggal 2012-10-31 | Oleh Admin

Konsultan Hukum Dibidang Pasar Modal

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan Lembaga Keuangan dan memenuhi persyaratan  sebagai berikut :

a.    Warga Negara Indonesia;

b.    Advokat sesuai ketentuan Undang-undang Advokat;

c.    anggota  Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat;

d.   anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);

e.    bergelar sarjana dalam pendidikan tinggi hukum (S1);

f.     tidak pemah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena  terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

g.   memiliki akhlak dan moral yang baik;

h.   wajib  melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum   sesuai dengan standar profesi HKHPM atau standar uji tuntas hukum dan standar  pendapat hukum lainnya yang lazim berlaku,  sepanjang tidak  diatur dalam standar profesi yang disusun oleh HKHPM;

i.     wajib menaati kode etik profesi yang disusun oleh HKHPM;

j.     wajib  bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam menjalankan  tugasnya;

k.    wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian tersebut  dapat dipenuhi melalui Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh  HKHPM atau  Pihak lain yang disetujui oleh  HKHPM dengan jumlah  paling kurang 30  (tiga puluh) satuan kredit profesi;

l.     wajib  secara terus-menerus  mengikuti Pendidikan Profesi  lanjutan yang  diselenggarakan oleh HKHPM atau pihak lain yang disetujui oleh HKHPM dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima)  satuan kredit profesi setiap  tahun;

m.  berkedudukan sebagai rekan  pada Kantor Konsultan  Hukum  yang  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:

·         dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum  dan pendapat hukum;

·         dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling tidak 2 (dua)  jenjang pengendalian (supervisi) yaitu rekan yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;

·         memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam  melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan

·         bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki 1 (satu) orang  rekan yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum di Bapepam dan LK, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat  surat perjanjian kerja sama dengan Kantor Konsultan Hukum lain  yang memiliki rekan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK tentang  pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang  bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal Konsultan Hukum tidak berkedudukan sebagai rekan, maka Konsultan Hukum dimaksud wajib  bekerja pada Kantor Konsultan Hukum dan memiliki kewenangan  yang diberikan oleh para rekan untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum.

·         Permohonan pendaftaran  Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam  dan LK  dalam rangkap 2 (dua)

·         Permohonan pendaftaran disertai dokumen sebagai berikut:

Dokumen yang menyangkut Konsultan Hukum:

a.    fotocopy salinan surat keputusan  pengangkatan sebagai Advokat  sesuai ketentuan Undang-undang Advokat yang telah dilegalisasi;

b.    fotocopy  kartu  keanggotaan dalam  HKHPM dan Organisasi Advokat  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat;

c.    fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Konsultan  Hukum yang bersangkutan;

d.   fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

e.    pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah satu lembar;

f.     fotocopy ijazah  sarjana  dengan  latar belakang pendidikan tinggi  hukum (S1), yang telah dilegalisasi;

g.   fotocopy  sertifikat Pendidikan Profesi yang telah dilegalisasi.

h.   surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Konsultan Hukum tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau  dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang  keuangan; dan

i.     surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Konsultan Hukum  bersedia diperiksa oleh  HKHPM atas pemenuhan standar  profesi dan kode etik profesi  Konsultan Hukum  Pasar Modal  yang disusun oleh HKHPM;

Dokumen yang menyangkut Kantor Konsultan Hukum:

a.    fotocopy akta pendirian  Kantor Konsultan Hukum beserta  perubahannya;

b.    fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Kantor  Konsultan Hukum

c.    surat perjanjian kerja sama Kantor Konsultan Hukum dimana Konsultan Hukum menjadi rekan dengan Kantor Konsultan Hukum lain yang  memiliki Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam dan LK tentang  pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang  bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Kantor  Konsultan Hukum yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan yang  terdaftar di Bapepam dan LK;

d.   bagan organisasi Kantor Konsultan Hukum yang menunjukkan  pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana;

e.    surat keterangan domisili Kantor Konsultan Hukum dari instansi yang berwenang;

f.     dokumen sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan  uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan

g.   surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan  rekan  Kantor Konsultan Hukum yang menyatakan bahwa Kantor Konsultan Hukum akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan lain  yang berlaku.

h.   Dalam rangka pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, apabila diperlukan, Bapepam dan LK  dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan jika permohonan pemohon memenuhi syarat, maka  paling lambat  dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal  (STTD)

 

Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK atas hal-hal sebagai berikut:

1)   keikutsertaannya dalam  Pendidikan Profesi lanjutan kepada Bapepam dan LK disertai bukti pendukung,  secara berkala  paling lambat   pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya; dan Dalam hal Konsultan Hukum bermaksud untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal dalam jangka waktu paling kurang satu tahun, maka  berlaku  ketentuan sebagai berikut:

a.    menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam dan LK untuk tidak menjalankan kegiatan profesi  Konsultan Hukum di bidang Pasar Modal dengan menyebutkan  jangka waktunya;

b.    Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) atas nama Konsultan Hukum  bersangkutan  akan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara oleh Bapepam dan LK  dengan memberikan  surat pemberitahuan kepada pemohon

c.    Apabila  Konsultan Hukum dimaksud akan aktif kembali  melakukan  kegiatan di Pasar Modal, maka Konsultan Hukum wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dan menyertakan:

1) fotocopy sertifikat  Pendidikan  Profesi lanjutan setiap tahunnya, jika

dalam jangka waktu tersebut  Konsultan Hukum bersangkutan masih

mengikuti  Pendidikan  Profesi lanjutan setiap tahun;

2) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi lanjutan  sebanyak jumlah satuan

kredit profesi yang diwajibkan setiap tahunnya, apabila dalam jangka

waktu tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal tersebut,  Konsultan

Hukum  bersangkutan tidak mengikuti  Pendidikan  Profesi lanjutan

setiap tahun, bagi  Konsultan Hukum  yang menyampaikan pemberitahuan untuk tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal paling lama 2 (dua)  tahun;

atau

3) fotocopy  sertifikat  Pendidikan Profesi  yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi, apabila  dalam jangka waktu cuti tersebut Konsultan Hukum bersangkutan  tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan setiap tahun; dan

4) daftar perubahan data dan informasi dari  Konsultan Hukum  apabila

ada perubahan yang terjadi dengan disertai bukti pendukung.

d. Bapepam dan LK akan memberlakukan kembali  Surat Tanda Terdaftar

Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) setelah Konsultan Hukum

memenuhi ketentuan peraturan dengan memberikan  surat  pemberitahuan  kepada  Konsultan Hukum  yang bersangkutan  peraturan ini

 

Ketentuan mengenai Pendidikan Profesi lanjutan  adalah sebagai berikut:

a.    Kewajiban Konsultan Hukum untuk mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan setelah Konsultan Hukum  memperoleh  Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) dari Bapepam dan LK;

b.    Konsultan Hukum yang tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan, akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan sanksi denda;

c.    Jika dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Konsultan Hukum tidak mengikuti Pendidikan  Profesi lanjutan, atau jika dalam waktu 5 (lima) tahun Konsultan Hukum  tidak mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan, sebanyak 3 (tiga) kali,  Konsultan Hukum  dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha di bidang Pasar  Modal, 

d.   Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha,  Konsultan Hukum  dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan mengajukan  permohonan kepada Bapepam dan LK serta melampirkan dokumen  sebagai berikut:

1) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi yang diperoleh paling

lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi; dan

2) daftar perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan atau

Kantor Konsultan Hukum apabila terdapat perubahan dengan disertai

bukti pendukung.

e. Apabila dalam jangka waktu satu tahun Pendidikan Profesi dan  atau  Pendidikan Profesi lanjutan tidak diselenggarakan, maka Bapepam dan LK  dapat menetapkan ketentuan lain.

Ketentuan lain diatur lebih lanjut didalam Peraturan Nomor VIII.B.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:  Kep-16/BL/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Komentar

muhammad abudan

saya akan mencoba

reply
Nama:
e-mail:
Komentar:
 
Masukkan Kode: