Rabu, 30 Oktober 2012 - 23:26:21 WIB
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (TAMBAHAN)
Diposting oleh :
Kategori: - Dibaca: 2 kali

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

 

Permohonan untuk diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal. Dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan melampirkan:

a. Daftar Riwayat Hidup;

b. fotokopi kartu tanda identitas yang sah;

c. pasfoto terbaru sebanyak 6 (enam) lembar ukuran 2x3 centimeter dan 7 (tujuh) lembar ukuran 3x4 centimeter;

d. fotokopi ijazah yang dilegalisir;

e. keterangan lulus tes bahasa Inggris setara dengan TOEFL Internasional dengan nilai minimal 400;

f. surat pernyataan bahwa tidak berstatus sebagai pegawai negeri.

 

syarat:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

c. berijazah sarjana S1;

d. menguasai bahasa Inggris;

e. tidak berstatus sebagai pegawai negeri;

f. lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

 

Hak dan Kewajiban

1)   Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berhak untuk mewakili, mendampingi, dan/atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Jenderal.

2) Hak untuk mewakili, mendampingi dan/atau membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai surat kuasa.

3)   Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.

4)   Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berkewajiban:

·        mentaati peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan ketentuan hukum lainnya;

·   melindungi kepentingan pengguna jasa, dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang dikuasakan kepadanya; dan

·   memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk tata cara permohonan pengajuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

5) Pemberian pelayanan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan secara Cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu.

6)Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam menjalankan tugasnya, menunjuk seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual lainnya untuk bertindak sebagai Protokol, apabila Konsultan yang bersangkutan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

7) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban memberitahukan kepada pemberi kuasa tentang pemberhentian sebagai Konsultan agar pemberi kuasa menunjuk kuasa baru.

8) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat, apabila dikemudian hari terjadi perubahan mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf e wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktorat Jenderal.

 

untuk ketentuan lain Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual 


Download




Kegiatan


    ";
 

Gedung IV Lantai 2, Fakultas Hukum UGM
Jalan Sosio Justicia No. 1, Bulaksumur,Yogyakarta 55281
Telepon : 0274 512 781 ext 2113 E-Mail : lcdc@ugm.ac.id
Website : http://lcdc.law.ugm.ac.id