Karir Alumni

1. SRI SULTAN HAMENGKUBUWONOX

Lahir di Yogyakarta, 2 April 1946 dengan nama kecil Bandoro Raden Mas (BRM) Herdjuno Darpito, Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta sejak 7 Maret 1989. Setelah dewasa bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota, diberi gelar KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Raja Putra Nalendra Mataram. Beliau kemudian dinobatkan sebagai raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono X mengantikan ayahnya, Sri Sultan HB IX yang meninggal di Amerika, Oktober 1988.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1998 ini merupakan salah satu alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang menyelesaikan studi nya pada tahun 1982. Sebelum melangkahkan kakinya di perguruan tinggi, Beliau menempuh pendidikan di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sebagai salah satu bentuk dedikasi kepada Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan sedikit banyak ilmu dan pengalaman kepadanya, Beliau kemudian dipercaya untuk memegang jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat di organisasi KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) hingga saat ini.

Anak tertua dari Sultan Hamengkubuwana IX dengan istri keduanya, RA Siti Kustina dan Suami dari Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas ini juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, Beliau banyak didaulat sebagai Ketua Umum, misalnya pada organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah DIY (1983-1998), Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia DIY (1990-1998), Ketua DPD Golkar DIY (1982-1997), dan Presiden Komisaris Pabrik Gula Madukismo Yogyakarta.

 

2. GANDJAR PRANOWO, S.H.

Gandjar Pranowo merupakan tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia politik di Indonesia. Pria berambut putih dari Fraksi PDI-P ini menempati jabatan terakhirnya sebagai Wakil Ketua Komisi II di DPR RI. Beliau merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1987. Ketika menjadi mahasiswa, Gandjar Pranowo merupakan mahasiswa yang aktif di kegiatan mahasiswa pencinta alam dan lembaga pers mahasiswa MAHKAMAH. Pria kelahiran Karanganyar 28 Oktober 1968 ini Sebelumnya ia sempat bekerja di Konsultan SDM, PT. Prastawana Karya Samitra, PT Semeru Realindo Inti dan Kantor Hukum. Selanjutnya dia memulai debut politiknya dengan secara aktif bergabung di Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri. Karir politiknya menanjak cepat seiring dengan kontribusi yang diberikan pada permasalahan hukum yang mengemuka seperti kasus century dan beberapa kasus lainnya. Gandjar Pranowo dikenal sebagai politikus senayan yang santun dan sederhana. Persis membawa nilai-nilai bersahaja khas Gadjah Mada yang didapatkannya ketika berkuliah di Yogyakarta.

 

3. ALBERTINA HO, S.H.

 

Albertina Ho, S.H., hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tahun 2008, merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang lulus pada tahun 1985. Wanita kelahiran Maluku 1 Januari 1960 ini memulai karirnya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Slawi, Tegal, Jawa Tengah pada tahun 1990 – 1996.

Sosoknya yang tenang tetapi tegas ini, beberapa kali dipercaya untuk menangani perkara-perkara yang menjadi sorotan di masyarakat, misalnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan, kasus pembunuhan Direktur Utama PT. Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, kasus serta hakim dalam kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyeret nama mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Romli Atmasasmita.

Sebagai salah satu dari tiga hakim perempuan yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Beliau mengaku bahwa profesi yang sekarang sedang digelutinya tersebut memang minim perempuan, namun tetap pada integritasnya, Beliau menganggap bahwa hakim perempuan dan laki-laki itu sama. Sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial periode 2005-2008 ini juga menorehkan prestasi dalam bidang olahraga. Ketika bertugas di Mahkamah Agung tahun 2005, Beliau sempat menyabet Juara 2 Putri pada pertandingan tenis Persatuan Tenis Warga Peradilan Cup se-Pengadilan Negeri Indonesia, dan pada tahun 2009 Beliau juga membela tim DKI Jakarta dengan meraih Juara 3.

Hidup itu seperti air mengalir dan memberikan yang terbaik di setiap pekerjaan yang dilakukan. Motto hidupnya tersebut kemudian memunculkan sikap kesederhanaan yang tinggi dalam menjalani karirnya sebagai hakim. Hal tersebut tampak dari yang sampai saat ini selalu mengetik sendiri amar putusan yang akan dibacakannya di meja hijau karena putusan bersifat rahasia sebelum dibacakan oleh hakim. Bahkan, berkat kesederhanaan, ketegasan, kejujuran, dan kesantunannya ini, beliau mendapat apresiasi yang besar dari masyarakat dengan predikat “Srikandi Hukum Indonesia”.

 

4. HALIM ALAMSYAH, S.E., S.H., M.A.

Saat ini Dr. Halim Alamsyah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Dr. Halim Alamsyah, SE, SH, MA, terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Siti Chalimah Fadjrijah. Halim unggul dari dua pesaing lainnya melalui pemilihan yang dilakukan 53 anggota Komisi XI DPR RI di Gedung MPR/DPR Senayan pada 10 Mei 2010 lalu. Sebelum terpilh sebagai Deputi Gubernur BI, ia menduduki beberapa jabatan penting di BI diantaranya sebagai Director of Banking Research and Regulation BI, Direktur Statistik Moneter dan Pembayaran, Direktur Kantor Gubernur dan Kepala Biro Bank Indonesia beberapa posisi penting lain di Bank Indonesia. Dr. Halim Alamsyah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukumnya di Fakultas Hukum UGM pada tahun 1981. Selain berkuliah di FH UGM, beliau juga mengambil kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan lulus pada tahun 1980. Setelah menamatkan kuliahnya di FH UGM dan FE UII, beliau melanjutkan sekolahnya di Boston, Amerika Serikat mengambil Master pada tahun 1985 di Development Economics Boston University USA serta Doktor dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2008. Selain disibukkan dengan jabatannya sebagai Deputti Gubernur BI, Ia juga aktif mengisi seminar-seminar, Lokakarya, workshop dan Conference baik di dalam maupun di Luar Negeri dan tak jarang menjadi pengajar ekonomi makro moneter dan tingkat exchange analysis, serta model dan peramalan di beberapa universitas dan pusat-pusat riset di Indonesia dan pusat-pusat riset di Indonesia maupun luar negeri. Dr. Halim Alamsyah juga rajin menerbitkan banyak karya ilmiah utamanya di bidang ekonomi moneter. Dr. Halim Alamsyah adalah salah seorang alumnus FH UGM yang paling sukses berkarir di dunia perbankan.

 

5. JAMASLIN JAMES PURBA, S.H.

 

Jamaslin James Purba, S.H lahir di Pematang Siantar, 10 Desember 1967. Beliau merupakan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 1988 dan menyelesaikan pendidikannya tahun 1992 dengan gelar cum laude. Semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, beliau mendapatkan beasiswa dari Yayasan Supersemar dan Toyota Astra.

Beliau pernah kerja di beberapa Law Firm ternama di Jakarta seperti Widjojo & Partners, Amroos Law Consultants, Makarim & Taira S., Hotman Paris & Partners. Kemudian, pada tahun 2002, beliau mendirikan James Purba & Partners Law Firm dan sekarang berkedudukan sebagai Managing Partner.

Selain aktif sebagai seorang advokat dengan area practices di litigasi, hukum kepailitan, HKI, hukum perburuhan, hukum korporasi, hukum administrasi, hukum pidana dan asuransi, beliau aktif pula di organisasi Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Nasional, anggota di International Bar Association dan juga sebagai member pada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia sejak 2010.

 

6. ABDUL RAHMAN SALEH, S.H., M.H.

 

Abdul Rahman Saleh, S.H.,M.H., Jaksa Agung Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) periode Oktober 2004 s.d. Mei 2007, merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1967. Pria tinggi kelahiran Pekalongan 1 April 1941 tersebut mulai tenar tatkala dirinya menjabat sebagai Hakim Agung Republik Indonesia yang menyampaikan dissenting opinion (pendapat berbeda) pada kasus korupsi bulog yang terjadi pada tahun 2004. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang pada saat itu menjabat sebagai presiden dan wakil presiden mempercayakan dirinya menjadi Jaksa Agung KIB.

Rahman, begitu panggilan akrabnya, mengawali karirnya sebagai Wartawan Harian Nusantara Jakarta pada tahun 1968-1972. Kemudian pada tahun 1981-1984 menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Rahman juga sempat menjalani karir sebagai Sekretaris Dewan Penyantun Yayasan LBH Indonesia. Lepas dari LBH Jakarta, Rahman mendirikan Kantor Pengacara Abdul Rahman Saleh – Tuty Hutagalung & Associates pada tahun 1984-1994 dan melanjutkan studinya ke Sekolah Notaris Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus pada tahun 1990. Untuk menunjang karirnya, Rahman kemudian mengakhiri masa kuliahnya di Sekolah Pasca Sarjana pada tahun 1995. Tahun 1999, Rahman dipercayakan untuk menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewaliki Partai Bulan Bintang.

Asam garam yang dimiliki oleh Rahman dalam dunia hukum dan politik, agaknya menjadi bekal untuk terjun sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Denmark merangkap Lithuania sejak 14 Juni 2008 hingga saat ini

 

7. WICIPTO SETIADI, S.H., M.H.

 

Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang saat ini menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, yaitu sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pria yang mengawali karirnya sebagai pegawai di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini, memiliki motto hidup untuk selalu bekerja keras, bekerja cerdas dan ikhlas. Beliau tidak pernah puas dengan ilmu yang telah didapat selama menduduki bangku kuliah di Fakultas Hukum UGM sehingga Beliau tidak pernah lelah untuk terus mengejar ilmu.

Penulis buku Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandinganini, dilantik pada tanggal 15 Oktober 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat itu, Patrialis Akbar, S.H., M.H. yang juga merupakan alumnus Fakultas Hukum UGM pada Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2010.

 

8. AGUNG NUGROHO SUSANTO, S.H.

 

“Simply Fresh Laundry” merupakan waralaba pertama yang bergerak dibidang Laundry atau binatu dengan konsep cuci dan seterika per kilogram. Namun siapa yang menyangka, jika Presiden Director/ CEO PT. Sushantco Indonesia (Simply Fresh Laundry) merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2003. R. Agung Nugroho Susanto, S.H., tidak pernah mengetahui sampai akhirnya mempunyai ide kreatif untuk mencoba terjun menjadi pengusaha laundry dengan merek dagang Simply Fresh.Sejak 2006 hingga kini, Simply Fresh Laundry telah berkembang menjadi perusahaan yang besar dengan 170 outlet lebih tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga ke Papua sehingga mendapatkan penghargaan Jumlah Gerai laundry kiloan terbanyak di Indonesia, hasil Riset Majalah Indo Franchise pada bulan November 2010. 

          Pria kelahiran Bandar Lampung, 25 tahun yang lalu tersebut juga pernah mendapat nominasi The Best Entrepreneurship Indonesia Franchise Start-up Award (Asosiasi Franchise Indonesia/ AFI & Franchise Magazine) pada tahun 2008. Peraih penghargaanRunner-up Wirausaha Muda Berprestasi Tahun 2008 Tingkat Nasional (Menteri Pemuda dan Olah Raga) ini merupakan sarjana hukum yang lulus pada tahun 2007 dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,70 dari skala 4,00. Menurutnya, “success is our right”, sehingga, orang itu sukses atau tidak, bergantung pada individu itu sendiri. Jargon itulah yang membawanya bisa menjadi salah satu milyader muda di Indonesia.

Sebelumnya, putra dari seorang penasehat hukum ini juga memiliki usaha di bidang distro dan counter handphone, namun kedua bisnis tersebut ternyata tidak seberuntung bisnis laundrynya. Simply Fresh Laundry mendapat Rekor spektakuler sebagai pelopor waralaba laundry kiloan pertama di Indonesia. Selain itu, Simply Fresh Laundry juga pernah mendapatkan penghargaan Top 10 Indonesia Franchise Start-up Reward tahun 2008 dengan omzet Rp 36 Milyar/ tahun.

Alumni Berprestasi Univeristas Gadjah Mada tahun 2010 ini memiliki visi untuk menjadikan produk asli Indonesia bisa merambah ke pasar Internasional. Hal ini seharusnya mampu menjadi inspirasi bagi kita untuk tidak pernah putus asa dan tidak pernah takut untuk menjadi wirausaha hingga mampu memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat, banga, dan negara.

 

9. IMAM ANSHORI SALEH, S.H., M.HUM

 

H Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum, Lahir di Jombang pada tanggal 8 Juni 1955 silam. Pria yang beristrikan Hj. Dies Fatmawati ini sekarang menduduki jabatan prestisius sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2010 – 2015. Sebelumnya, karir sarjana alumnus Fakultas Hukum UGM tahun 1980 ini bermacam-macam,antara lain sebagai peneliti di LP3 Yogyakarta pada tahun 1981 – 1983, selanjutnya meniti karir sebagai wartawan di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, salah satu media massa yang terkenal di Yogyakarta pada tahun 1983 – 1990 dan pada tahun 1990 – 2004 bergabung di Media Indonesia, Jakarta dengan jabatan sebagai redaktur eksekutif. Perhelatan Pemilu pada tahun 2004 kemudian membawa Pria asli Jawa Timur ini menjadi anggota legislatif dalam kurun waktu lima tahun. Setelah purna tugas di DPR RI, Pria yang juga lulusan pascasarjana FH UGM ini bekerja sebagai Konsultan Hukum di Jakarta dan Presiden Direktur sebuah perusahaan pertambangan hingga kemudia terpilih menjadi anggota Komisi Yudisial dan menjadi Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.

 

10. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D.

 

Meraih doktor di luar negeri bukanlah perkara mudah. Selain persaingan yang begitu ketat, beasiswa yang pas-pasan, juga target waktu kelulusan yang sudah ditetapkan oleh sponsor sangat ketat. Maka mahasiswa harus pintar-pintar mengatur semua kendala tersebut.

Kenyataan ini dialami juga oleh Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dosen Fakultas Hukum UGM. Mendengar namanya, tentu kita sudah terbiasa. Beliau adalah peraih gelar Doktor termuda di UGM. Saat ini beliau aktif di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

 

11. FEBRI DIANSYAH, S.H.

 

Adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang lulus pada tahun 2007. Saat ini, pria kelahiran Padang, Sumatera Barat ini mengabdikan dirinya di sebuah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/ berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. Indonesian Corruption Watch (ICW), agaknya menjadi wadah yang sangat tepat guna menyalurkan aspirasi kritis dan kontribusi bagi Febri untuk belajar agar tidak jadi orang kebanyakan, tepat seperti apa yang ia harapkan.

Febri, yang saat ini dalam kapasitasnya pada bidang program monitoring hukum dan peradian, tugas yang diemban adalah memantau jalannya proses peradilan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pemantauan terhadap jalannya proses tersebut dilatarbelakangi dari permasalahan bahwa masih adanya praktek mafia peradilan (judicial corruption) yang terjadi pada penyelesaian kasus-kasus korupsi. Mungkin hal tersebut lah yang menjadi fondasi pemikiran Febri untuk memutuskan bahwa ia memilih belajar di luar “sistem” negara.

Hingga saat ini, tulisan-tulisan kritisnya masih menghiasi beberapa surat kabar, baik lokal maupun nasional. Menurutnya, buku-buku itu mengajarkan bahwa kata-kata tidak berumur panjang, kecuali hanya jika ditulis. Beberapa tulisannya yang dimuat dalam harian kabar nasional diantaranya adalah “Pura-Pura Memberantas Korupsi”, “Kotak pandora bank Century”, dan “Trend Korupsi Wakil Rakyat”.

 

12. FIRMANSYAH BUDI PRASETYO, S.H.

 

Firmansyah Budi Prasetyo, S.H., alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun 2000, merupakan salah satu alumnus yang meniti karirnya dalam bidang wirausaha. Pemilik usaha dengan merek dagang “Tela Krezz” ini merupakan pebisnis muda yang kreatif, memanfaatkan singkong untuk ladang bisnisnya. Finalis Wirausaha Muda Mandiri (WMM) tahun 2008 ini memulai usaha dengan modal Rp 3 juta dan sebuah gerobak yang tidak terpakai. Prinsip yang selalu ia pegang adalah bahwa kita tidak akan pernah tau apa yang terjadi jika kita tidak mencobanya, dan prinsip inilah yang kemudian membawanya hingga menjadi salah satu milyader muda Indonesia.

Singkong, yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan tela, dibentuk menjadi balok-balok seukuran jari kelingking dengan berbagai varian rasa, bentuk dan packaging, membuat usahanya kini telah mencapi omzet hingga milyaran rupiah per bulan. Pria kelahiran Semarang, 15 Desember 1981 ini kini telah memiliki ratusan outlet waralaba Tela Krezz yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Pemilihan singkong sebagai komoditas lokal yang diangkatnya, berawal dari keinginan menumbuhkan kebanggaan dan harga diri bangsa. Singkong kemudian menjadi bahan baku utama bagi usaha kulinernya yang lain. Merek dagang “Cokro Tela Cake” yang didirikannya juga berbahan baku singkong, saat ini banyak diburu wisatawan sebagai alternatif baru oleh-oleh Yogyakarta. Hal ini ia lakukan agar potensi singkong di Yogyakarta yang luar biasa besar bisa lebih bermanfaat.

Sarjana Hukum yang lulus pada tahun 2005 berpredikat sangat memuaskan denganIndeks Predikat Komulatif 3,52 ini sempat mengikuti program pertukaran pemuda (Indonesia-Canada Youth Exchange Program, Canada World Youth, Vancouver, Kanada-Kalimantan Barat) tahun 2005 – awal 2006. Ketika itu, ia tinggal di perbatasan Kalimantan Barat dengan Kuching yang menjadi tempat keluar masuknya Tenaga Kerja Wanita (TKI) illegalyang ingin mencari pekerjaan ke Malaysia. Ternyata pengalaman itu lah yang membuka matanya untuk bertekat menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk dapat memberikan kesempatan kerja bagi setiap orang.

Peraih penghargaan ISMBEA (Indonesia Small Mediun Business and Entrepreneur Award) dari Kementerian Koperasi & Kewirausahaan bekerjasama dengan Majalah Keuangan ini merintis usahanya sejak November 2006. Tela Krezz dan Cokro Tela Cake merupakan salah satu dari beberapa usaha lain miliknya yang berada dibawah naungan Homy Group, seperti warung internet dengan nama “homynet”, yang menyajikan suasana seperti di rumah sendiri, jasa laundry “6 TO 9”, hingga usaha di bidang kuliner “Chicken Chick’S”.

 

13. TH. ENDANG RATNAWATI, S.H., M.KN.

 

Sebagai pelajar SMA yang mengambil jurusan IPA dan menyukai pelajaran kimia, Th. Endang Ratnawati tidak pernah bercita-cita berkarir di bidang hukum. Pada masa itu calon mahasiswa dimungkinkan memilih 2 pilihan fakultas  untuk jurusan IPA dan 2 pilihan fakultas untuk jurusan IPS.  Pada awalnya diantara 4 pilihan itupun juga tidak ada pilihan fakultas hukum, tetapi setelah berdiskusi dengan teman-teman, sayapun memilih fakultas hukum UGM dan akhirnya diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UGM angkatan 1982, ternyata tanpa disadarai itulah menjadi titik awal yang menuntun karir di bidang hukum.

Walaupun pada awalnya Th. Endang Ratnawati tidak berminat menekuni hukum, tapi karena rasa tanggung jawab, beliaupun berusaha menyukai bidang ilmu yang diperoleh dari Fakultas Hukum UGM. Beliaupun menjadi lulusan tercepat diangkatannya dan memiliki IP terbaik pada saat wisuda dan diwisuda langsung oleh Rektor UGM pada saat itu.

Setelah lulus beliau melanjutkan ke Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia sambil bekerja di suatu Bank di Jakarta.  Kemudian melanjutkan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Saat ini beliau  menjabat sebagai Kepala Grup Hukum Operasional Perbankan. Dapat dikatakan, baginya Bank adalah laboratorium hukum yang menarik untuk ditekuni. Banyak pembelajaran dari berbagai permasalahan hukum yang dialami dalam kegiatan perbankan.  Pada saat menghadapi permasalahan hukum, beliau merasa tertantang untuk dapat memberikan solusi atau pencerahan atas  permasalahan hukum yang dialami.

Untuk dapat berbagi ilmu dan mengasah penguasaan materi hukum, beliau juga mengajar hukum perbankan di Magister Hukum Universitas Gadjah Mada dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Kadang-kadang juga diminta menjadi pembicara/narasumber di acara seminar, workshop atau kegiatan pelatihan hukum untuk praktisi perbankan. Beliau merasa senang karena dapat menekuni dunia akademik dan sekaligus dapat melakukan pengkajian hukum untuk memberikan masukan dan solusi hukum atas permasalahan hukum yang dialami dalam kegiatan perbankan sehari-hari.

 

14. SUNARTO YUDONARPODO, S.H., LL.M.

 

Sunarto Yudonarpodo, lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 1944, lulus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1971, dan memperoleh gelar Master of Laws (LL.M.) dalam bidang Comparative and International Law dariThe School of Law, Southern Methodist University di Dallas, Texas pada tahun 1985. Sebelum itu, Sunarto juga mengambil Pendidikan Pasca Sarjana dalam bidang ke-Notariat-an di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, dan Summer Program dalam bidang “Orientation in the US Legal System” yaitu program kerja sama antaraThe International Law Institute dengan Georgetown University in Washington, D.C.

 

Karier Sunarto dalam perusahaan-perusahaan multi-national termasuk 25 tahun bekerja pada 3 perusahaan-perusahaan besar yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan beroperasi di Indonesia, masing-masing sebagai pionir di bidangnya, yaitu AFIA-The American Insurance Company/PT Asuransi AFIA Indonesia (selama 11 tahun),IIAPCO (Independent Indonesian American Petroleum Company) anak perusahaan dari NATOMAS Company di San Francisco, California, yang kemudian diakuisisi olehMaxus Energy Corporation, Dallas, Texas (9 tahun), dan terakhir Sunarto menjabat sebagai General Counsel (Vice President Bidang Hukum & Kontrak) di perusahaan minyak lepas pantai terbesar di Indonesia tersebut. Kemudian, di PT Freeport Indonesia Company (5 tahun), anak perusahaan dari Freeport McMoRan Copper & Gold, Inc. dari New Orleans, Louisiana (Kode Saham di New York Stock Exchange “FCX”) Sunarto menjabat sebagai Director & Executive Vice President.

 

Pada tahun 2001, Sunarto, bersama-sama dengan GP Aji Wijaya, mendirikan Kantor Konsultan Hukum/Law Firm AJI WIJAYA, SUNARTO YUDO & CO.(www.ascolaw.com). Sebagai lawyer, spesialisasi Sunarto termasuk asuransi, minyak & gas bumi, pertambangan, investasi, baik corporasi maupun litigasi. Sunarto memiliki Izin Advokat & Pengacara yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1976. Pada saat ini, ia menjadi anggota beberapa organisasi professional termasuk AKHI (Indonesian Legal Consultants Association/Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), PERADI (Indonesian Advocates Association/Persatuan Advokat Indonesia), JLC (Jakarta Lawyers Club),IMA/API (Indonesian Mining Association/Asosiasi Pertambangan Indonesia), IPA(Indonesian Petroleum Association/Asosiasi Perminyakan Indonesia), Indonesia Oil & Gas Lawyers Association (ISHMEI/Ikatan Sarjana Hukum Minyak dan Energi Indonesia), serta Indonesian Insurance Lawyers Association (PAHAI/Persatuan Ahli Hukum Asuransi Indonesia). Sebelumnya, ia pernah menjadi anggota dari AMCHAM (American Chamber of Commerce) dan LAWASIA (Asia Pacific Law Association).

 

Sunarto beberapa kali memberi kuliah di LEMIGAS (Lembaga Minyak dan Gas di Cepu) dalam bidang ”Hukum, Kontrak, Asuransi, dan Risk Management” didepan pesertaGOP/Graduate Orientation Program, dan kemudian GPP/Graduate Pre- Employment Program, yaitu Program khusus untuk para calon profesional dari berbagai latar belakang ilmu (antara lain Tehnik, Geologi, Accounting, Hukum) dari berbagai Perguruan Tinggi, sebelum mereka bekerja di perusahaan minyak.

 

Sebagai anggota Team Promosi Pertambangan ke Canada yang diketuai oleh Wakil Menteri/Ketua BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal/Indonesian Investment Coordinating Board) yang disponsori oleh Kedutaan Besar Canada di Indonesia, Sunarto mempresentasikan makalahnya “Promotion of Mining Investment in Indonesia: Investor Partnership with the Indonesian Government under the Contract of Work” di dalam Forum Investors di Vancouver dan Toronto, Canada (1993). Ia juga memprentasikan makalahnya di dalam beberapa seminar internasional, antara lain “Legal Aspects in the Mineral Industry” (1994) di dalam Asia-Pacific Mining Conference ke-4 yang diadakan oleh AFMA/Asean Federation of Mining Association, “Legal & Investment Aspects of the Mining Industry in Indonesia” AFMA Conference ke-5 (1995), serta “Overlapping Laws and Regulations in Indonesian Mining Sector, and Recommended Solution” yang diadakan oleh IMCE International Conference (2007).

 

15. LASIJAH SOETANTO, S.H.

Mantan Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (1978-1983) dan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (1983-1988), ini pantas dijuluki guru perempuan Indonesia. Dengan keteladanan dia mendorong perempuan Indonesia untuk berperan dalam berbagai profesi dan kegiatan pembangunan, sekaligus tetap melaksanakan tugas utamanya sebagai seorang ibu sesuai dengan kodratnya.

Keaktifan berorganisasi mengantarkan Lasijah Soetanto, puteri bangsa kelahiran Bantul, 13 Agustus 1924, ini dipercaya menjabat menteri yang mengurusi peranan wanita dalam dua periode. Alumni Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta (1962, ini sebelum menjabat menteri sempat duduk sebagai anggota MPR/DPR-RI, dari unsur Golkar. Kala itu, Lasiyah menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kongres Wanita Indonesia (DPP Kowani).

Lulusan HIS (1937), Gouvernments MULI (1940) dan B-1 Bahasa Inggris (1951), semuanya di Yogyakarta, ini memang sejak remaja aktif berorganisasi. Putri kesepuluh dari 11 bersaudara ini aktif dalam kepanduan di Yogyakarta.

Kemudian, beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum UGM, hingga lulus hampir bersamaan (1962). Pertama kali bekerja sebagai guru Christelijke Schake School di Wonogiri, 1941. Kemudian menjadi guru Neutral School, SMP Puro Pakualaman, SGA Stella Duce dan SMA Bopkri di kota yang sama di Yogyakarta.

Setelah menamatkan kuliahnya dari Fakultas Hukum UGM, beliaupun dipercaya menjadi asisten dosen riset hukum adat di almamaternya (1962). Kemudian menjadi dosen bahasa Prancis FKIP, dosen Fakultas Sastra UGM dan dosen hukum perdata di universitas Atmajaya. Tahun 1972, ia pun menggondol Diploma de Sorbonne Trois, Paris.

Kala suaminya, menjabat Kepala Lalu Lintas PJKA Balai Besar Bandung, Lasijah sangat aktif menjabat Kepala Lalu Lintas PJKA Balai besar Bandung, Lasiyah sangat aktif menjabat Ketua Ikatan Wanita Kereta Api (IWKA). Itulah kemudian yang mengantarkannya terpilih sebagai Ketua Umum DPP Kowani. Kemudian, menjadi anggota MPR/DPR-RI, dari unsur Golkar sebelum diangkat menjadi menteri muda urusan peranan wanita.

Selain itu, Lasiyah yang mahir empat bahasa asing, juga aktif di organisasi Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) Yogyakarta, menjabat bendahara. Kemudian menjadi  Wakil Ketua Persahi Pusat. Dia juga menjabat Sekretaris Yayasan Kanker.

Selama dia menjabat Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dia berhasil menggelorakan peningkatan peran wanita dalam pembangunan. Dia mendorong para perempuan melakukan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan sebagai sumber daya manusia dalam gerak pembangunan.

 

16. MUHMMAD AGUS HANAFI, S.H.

 

Muhammad Agus Hanafi merupakan seorang alumni Fakultas Hukum UGM yang kini mulai merintis profesi sebagai notaris dari nol. Agus berasal dari keluarga yang sederhana, latar belakang keluarganya inilah yang membuat Agus berusaha lebih keras untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan melanjutkan pendidikan Notariat. Agus mempunyai banyak pengalaman kerja yang tidak berhubungan dengan pendidikannya, mulai dari menjadi pramuniaga toko hingga menjadi sopir taksi. Namun semua pekerjaan itu tidak membuatnya malu, justru pekerjaan sampingan tersebut yang mengantarkannya menuju gerbang kesuksesan yang diraih sekarang.

Pria asal Yogyakarta ini sempat melakoni dua bidang ilmu secara bersamaan, yaitu ilmu hukum di FH UGM dan ekonomi di FE UNDIP. Hal ini membuat Agus merasa kelelahan karena harus menjalani pola kuliah yang unik. Namun akhirnya Agus hanya dapat bertahan selama dua tahun, beliau pun memutuskan untuk berhenti dari UNDIP dan memilih UGM menjadi almamaternya. Selama kuliah, Agus tidak hanya sibuk dengan urusan akademik saja, melainkan kegiatan non-akademik pun beliau lakoni. Beliau mengaku bahwa pengalaman organisasi menjadi modal bagi masa depannya kelak.

Usaha Agus dalam berbagai kegiatan yang beliau ikuti pun membuahkan hasil, kini beliau berhasil menjadi satu-satunya notaris di Yogyakarta yang terdaftar di Bapepam setelah melalui rangkaian pelatihan dan ujian dari Departemen Keuangan. Dengan mengantongi izin ini Agus dapat secara legal menangani klien dari berbagai perusahaan terbuka, karena corporate law memang menjadi fokus utamanya.

 

17. SLAMET ABDUL QOHAR

 

Berawal dari tekad yang kuat untuk menempuh studi di Universitas Gadjah Mada, Slamet Abdul Qohar mulai merantau untuk menuntut ilmu. Pada tahun 1992 Qohar tamat dari sekolah dasar di Pasuruan, namun beliau tidak langsung melanjutkan ke sekolah menengah dan baru dapat melanjutkan sekolah 2 tahun kemudian di Brebes. Menjelang masuk SMA pada tahun 1997 Qohar kembali ke Jawa Timur dan bermukim di Kediri untuk nyantri  di pondok pesantren terbesar di Jawa Timur.

Setelah tamat dari pondok pesantren, Qohar hijrah ke Yogyakarta dan memilih untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum UGM. UGM menjadi pilhan Qohar karena merupakan universitas terbaik di Indonesia. Sedangkan beliau memilih Fakultas Hukum karena belajar hukum adalah cita-cita sejak kecil. Beliau merasa terpanggil untuk belajar hukum karena Indonesia masih membutuhkan orang-orang yang mampu menegakkan hukum.

Pada masa studinya di kampus biru, Qohar termasuk mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Selain itu beliau juga terlibat dalam penelitian dosen sebagai asisten peneliti. Dua halk tersebut lah yang kemudian menjadi bekal yang  bermanfaat ketika beliau memutuskan untuk menjadi seorang advokat.

Setelah lulus dari Fakultas Hukum UGM, Qohar bergabung dengan Nindyo&Associate yang bertempat di Jakarta sebagai junior associate. Pada waktu itu Qohar juga pernah magang di Sholeh Adnan&Associates. Kemudian pada tahun berikutnya hingga tahun 2009, beliau keluar masuk kantor hukum yang berbeda seperti John Pieter Nazar&Partners, Santoso&Partners, dan Adisuryo Law Firm. Hingga pada akhirnya sejak tahun 2009 hingga sekarang Qohar bekerja di Singapore International School sebagai konsultan hukum.

Qohar berpesan bagi para lulusan Fakultas Hukum yang ingin bekerja di law firm atau bidang kepengacaraan, terdapat beberapa kiat khusus. Untuk melamar ke sebuah kantor hukum tidak perlu menunggu lowongan, karena modal utama seorang advokat selain ilmu adalah mental. Tidak ada kata malu bagi seorang advokat, karena menurut beliau banyak rekan-rekan UGM yang ilmunya sudah bagus namun mentalnya kurang. Akhirnya banyak yang banting stir atau mundur dari dunia advokat.

 

18. WARSITO SANYOTO

 

Warsito Sanyoto merupakan salah satu jajaran advokat kelas atas di Jakarta, khususnya untuk sengketa-sengketa yang berhubungan dengan asuransi. Penyandang gelar doktor yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini dikenal dengan sebutan Insurance Investigator atau Insurance Advisor, sebuah profesi yang termasuk langka di Indponesia.

Sepanjang karirnya menjadi seorang konsultan hukum di bidang asuransi, telah banyak kasus di bidang asuransi yang beliau tangani. Sebelum lulus dari Fakultas Hukum UGM, Warsito mulai tertarik untuk terjun di bidang asuransi ketika melihat jejak kakaknya. Awalnya beliau menjadi seorang karyawan di Asuransi Ramayana, kemudian berkat kegigihan dan dedikasinya yang tinggi akhirnya beliau diangkat menjadi Kepala Cabang di Jember. Warsito Sanyoto mengatakan bahwa dunia perbnankan dengan dunia suransi tidak dapat dipisahkan karena jika sesorang mengajukan kredit ia dilindungi oleh proteksi, sedangkan jika terjadi kebakaran maka ia dilindungi oleh polis.

Pria yang merupakan Anggota Tim Penasehat Hukum TNI/POLRI Dalam Kasus Pelanggaran Hukum dan HAM berat ini mengaku bahwa pengalaman berkecimpung di perusahaan asuransi Ramayana dari tahun 1969-1975 dan dunia perbankan di Bank Budi Daya dari tahun 1975-1986 cukup memberikan kontribusi yang besar terhadap karirnya sebagai Konsultan Hukum di bidang asuransi. Berkat pengalaman-pengalaman tersebut, sejak tahun 1988 beliau memutuskan untuk berkarir menjadi seorang lawyer yang khusus menangani masalah asuransi.

 

Selain itu Warsito Sanyoto juga mengatakan bahwa kebutuhan akan profesi tersebut di Indonesia sangat tinggi, karena sekarang belum banyak sarjana hukum yang berprofesi sebagai konsultan hukum asuransi. Usaha perasuransian di Indonesia sedang berkembang pesat dan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, hal itulah yang juga mendorong Warsito Sanyoto menjatuhkan pilihan untuk berkarir di dunia asuransi.

 

19. SRI RAHMA CANDRAWATI, S.H.

 

Wanita kelahiran Ponorogo 52 tahun yang lalu ini adalah seorang Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dari jasa yang ia tawarkan banyak pihak tertolong dalam pengurusan pencatatan yang terkait dengan hukum seperti pembuatan akte tanah. Berkat keaktifannya pula ia selalu memberikan jalan keluar permasalah hukum yang dialami masyarakat. Selama 18 tahun Rachma menekuni profesi Notaris sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang memiliki satu orang anak yang bernama Agung Priyo Hutomo Hoesodo. Berbagai Tropy Piala dan piagam penghargaan atas peran dan prestasinya di berbagai bidang telah ia terima. Semua prestasi ini menjadi saksi , bukti, dan tersusun di rak kantornya yang terletak di Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Wanita yang gemar membaca buku ini melanjutkan studi di fakultas Hukum UGM setah lulus di Sekolah Menengah Atas, kemudian menjemput impiannya dengan melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia dan mengambil program pendidkan Notariat di Fakultas Hukum. Bagi Rachma, dalam menjalankan profesi harus amanah dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Khususnya ketika berprofesi sebagai Notaris PPAT, ia harus mampu menjunjung tinggi profesionalisme, selalu bertindak jujur, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang tekait dalam perbuatan hukum. Hal ini karena setiap jasa hukum yang dikerjakan oleh notaris akan berlaku dan berkaitan dengan hukum. Notaris juga di tuntut agar selalu taat pada peraturan yang berlaku sehingga akta-akta yang dibuatnya betul-betul merupakan akta otentik.

Diluar pekerjaan sebagai Notaris PPAT yang membantu masyarakat terbesit juga keinginan Rachma untuk mengabdi pada profesi yang telah membesarkan namanya, ia pun juga aktif dalam organisasi – organisasi yang menaungi profesinya. Berbagai orgsnidsdi yang ia ikuti antara lain:

Sekretaris II Pengda INI semarang  tahun 1993-1996

Bendahara Pengwil INI Jawa Tengah tahun 1996-1999

Sekretaris II Pengda INI Jakarta Selatan tahun 1999-2003

Ketua Pengda INI Jakarta Selatan tahun 2003 -2006

Sekretaris pengurus Pusat INI periode 2006-2009

Ketua Pengda. IPPAT kab. Semarang periode 1996-1999

Bendahara Pengda . IPPAT Jakarta Selatan periode 2000-2003

Sekretaris Panitia Pelaksana Kongres III IPPAT 2003 di Jakarta

Sekretaris Umum PP IPPAT Periode 2003-2007

Ketua Umum PP IPPAT Periode 2007-2010, dan banyak lagi.

 

20. RICHARD YAPSUNTO, S.H., LL.M.

 

Richard Yapsunto, S.H., LL.M adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1997 dan University of Technology, Sidney (LL.M) tahun 1999. Dia merupakan anggota dari Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI).

Dia bekerja pada Firma Hukum DNC di Jakarta dan menangani transaksi meger dan akuisisi dan menangani transaksi komersial domestic maupun internasional.

 

21. ARRY SUPRATNO, S.H., M.KN

 

Arry Supratno, S.H., M.H lahir di Jakarta, 26 September 1958. Beliau lahir menempuh pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Padang. Kemudian beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta dan mendapatkan predikat sarjana hukum pada tahun 1984 dan melanjutkan ke Pasca Sarjana Notariat UGM di Yogyakarta hingga lulus tahun 1990.

Mengenai karir, Bapak Arry Supratno, S.H., M.H pernah menjadi dosen dan dekan di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 di Yogyakarta tahun 1989 hingga 1993. Kemudian beliau pindah ke Padang menjadi Notaris/PPAT dari tahun 1991 sampai dengan 5 Mei 1999.

Dari sejak di bangku perkuliahan, beliau aktif secara organisasi di SEMA FH UGM, BMLK UGM, hingga Ketua (Sekjen) Ikatan Senat Mahasiswa Hukum se-Indonesia dari tahun 1982 hingga 1987.

Tidak heran, keaktifan beliau inilah yang mengantarkannya menjadi Seksi Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia hingga Ketua Umum Pengurus Pusat  IPPAT (Ikatan PPAT) tahun 2002-2007.

Sekarang beliau berdomisili di Jakarta dan mempunyai kantor Notaris/PPAT di Gedung Arthaloka Lt. 7, Suite 706, di bilangan Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2, Jakarta dan menangani berbagai macam Klien dari pihak Perbankan, Perusahaan, Rumah Sakit, Asuransi dan lain-lainnya.

 

22. INDRIASWATI DYAH SAPTANINGRUM, S.H., LL.M

 

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini meraih gelar Master dalam Law in Development dari Warwick University, UK (2005).

Sebelum bergabung dengan ELSAM sebagai Direktur Eksekutif, yaitu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy) yang bergerak dalam bidang perlindungan hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklasrasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, Indriaswati bekerja di beberapa lembaga, Indriaswati pernah bekerja juga di antaranya sebagai peneliti freelance di Asosiasi Pengacara Indonesia untuk Keadilan, staf legal di Indonesian Corruption Watch, dan sebagai Koordinator of Riset dan Pengembangan Pusat Studi REALINO – Yogyakarta.

Indriaswati pernah berpartisipasi dalam International Human Rights Training Program di Canada, Short Course on Thailand Senatorial Election Monitoring dan Thai Studies Program di Universitas Thammasat, Thailand. Pernah juga aktif terlibat dalam Aliansi Reformasi KUHP dan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air.

 

23. AGUSTINUS DAWARJA, S.H.

 

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini sejak tahum 1994 berkarir di dunia advokat. Jalan berliku dilaluinya untuk menggapai profesi yang ditekuni sampai sekarang. Semasa duduk di bangku kelas 2 SMA Seminari Pius XII Kisol ketika membaca nota pembelaan/pledoi Dr. Adnan Buyung Nasution.  Gusti yang berasal dari keluarga yang sangat disiplin mulai tertarik untuk menjadi seorang pengacara. Untuk mewujudkan mimpinya itu, ia dengan langkah mantap melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta Tahun 1988.

Setelah mengantongi Ijazah Sarjana Hukum, Gusti memilih Jakarta sebagai tempatnya berkarir sebagai pengacara. Cita-cita menjadi pengacara mulai terwujud ketika ia diterima bekerja di Kantor Hukum Frans Winarta & Partners tahun 1994 sampai 1997 dengan jabatan terakhir Head of Corporate, Finance and Banking Department.

Menduduki posisi sebagai kepala bagian ternyata tidak membuat Gusti puas diri dan berhenti berjuang. Pada tahun 1997, ia bekerja di kantor hukum terbesar di dunia pasar modal, Makes & Partners Law Firm di Jakarta hingga tahun 2001 sebagai Partner. Pada saat itu kondisi pasar modal sangat bagus. Ia melihat hal tersebut sebagai tantangan baru sekaligus peluang meraih kesuksesan. Di sana membuat dia semakin akrab dengan urusan laporan keuangan, pasar modal, merger, akuisisi, right issue, privatisasi dll. Dia banyak belajar bagaimana bertemu dengan kantor law firm besar, kantor akuntan tingkat dunia seperti Pricewaterhouse Coopers.

Pada tahun 2001, Gusti bersama Rudy dan Oka mendirikan Kantor hukum bersama yaitu Agustinus Rudy & Oka Law Firm di Jakarta sampai tahun 2004 sebagai Managing Partners. Pada tahun 2004, Gusti mendirikan kantor sendiri dengan nama Lex Regis-Agustinus Dawarja & Partners beralamat di Menara Duta Building 6^th Floor, Jalan H.R Rasuna Said, Kavling B-9 Jakarta Selatan.

Sebagai seorang Pengacara, Gusti memegang izin beracara dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), juga aktif dalam kepengurusan organisasi Peradi sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Hukum di PERADI Jakarta Barat dan pengurus PERADI Pusat. Selain itu, dia memiliki ijin Profesi Penunjang Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan saat ini menjadi pengurus Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) serta tergabung dalam European Advocate Union (AEA).

 

24. KRMT INDRO “KIMPLING” SUSENO, S.H.

 

KRMT Indro ‘Kimpling’ Suseno, S.H., merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang lulus pada tahun 1988. Putra dari guru besar emeritus Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Noerhayati Soeripto dan (Alm.) Raden Mas Soeripto Notohadisoeryo ini merupakan alumnus yang saat ini fokus pada bidang hiburan, yang memilih jalan hidup sebagai event organizer. Setelah meraih gelar S.H., pemilik nama asli RM Indro Suseno ini pernah diterima bekerja di Bagian Organisasi Tata Laksana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, jiwa EO-nya yang telah timbul sejak Kimpling masih duduk di bangku perkuliahan, menjadikan ia tak betah menjadi pegawai negeri sipil sehingga memutuskan keluar dan pindah kerja di bagian promosi surat kabar harian di Yogyakarta, sebelum akhirnya bergabung ke Exist Communication pada tahun 2003.

Pada tahun 2011 ini, dunia perpolitikan kemudian menjadi salah satu konsen pria berkacamata pendiri EO Kabare Event, Kabare Magazine, dan Jogja Gallery ini ini. Kimpling merupakan bakal calon Walikota Yogyakarta dari jalur independen, didampingi oleh Achmad Charris Zubair, budayawan yang juga merupakan dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Namun, hingga batas akhir pendaftaran calon walikota dan wakil walikota, 30 April 2011 pukul 24.00 WIB, pasangan ini tidak berhasil mengumpulkan dukungan 21.600 warga Kota Yogyakarta yang dipersyaratkan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. Hingga beberapa jam sebelum batas akhir pendataraan, pasangan ini baru mengumpulkan 14.000 pendukung, sehingga masih kurang sekitar 8.000-an pendukung.

Sepertinya, dunia hiburan tidak akan pernah rela untuk melepas pejuang kebudayaan ini meninggalkan dunianya. Kegagalannya dalam dunia politik, tidak menghapus semangat penulis buku berjudul Cara Pinter Jadi Event Organizer (EO), Cara Pinter Mengelola Keuangan EO, dan Untung Besar Bisnis EO ini, untuk tetap berkarya melalui budaya Yogyakarta yang istimewa.

 

25. BUSYRO MUQODDAS, S.H., M.HUM

 

1995. Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum, lahir di Yogyakarta, 17 Juli 1952, adalah salah satu alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada program Magister Hukum yang lulus pada tahun 1995. Sebelumnya, Baliau menempuh pendidikan pada jenjang Strata 1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang diselesaikannya pada tahun 1977.

Ketua Komisi Yudisial periode 2005-2010 ini mengawali karir di bidang hukum pada tahun 1983 sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas HukumUniversitas Islam Indonesia (UII). Pada tahun berikutnya, Beliau menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UII, dilanjutkan sebagai sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UII hingga tahun 1990.  Pada tahun 1999, Beliau didaulat sebagai Ketua Delegasi dekan-dekan Fakultas Hukum se-Daerah Istimewa Yogyakarta ke DPR RI untuk menyampaikan Pokok-pokok Pikiran tentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Menjadi anggota dewan kode Etik IKADIN Yogyakarta pada tahun 1998-2000, serta anggota Dewan Etik Indonesian Court Monitoring Yogyakarta tahun 2000-2005, menambah daftar panjang pengalaman berorganisasi pria yang gemar membaca buku dan berolahraga ini.

Penyunting buku “Politik Pembangunan Hukum Nasional” dan “Kekerasan Politik yang Over Acting” dan menjadi anggota tim riset konflik Maluku dan tim penulis buku “Peran Polisi dalam Konflik Sosial Politik di Indonesia” juga pernah dijalani oleh Beliau. Suami dari Soimah Kusuma Wahyuni ini pernah mengikuti Pelatihan Investigasi Pelanggaran Berat HAM pada tahun 2004 dan peserta pra-pelatihan internasional dalam bidang Human Rights, Conflict Transformation and Peace Promotion in Norwegia yang diselenggarakan oleh Dirjen Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI bersama dengan Institute of Human Rights, University of Oslo Norwegia, di Bogor.

Pada tahun 2010, Beliau terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi setelah melewati serangkaian fit and proper test oleh Komisi III DPR RI pada 25 November 2010 dan dilantik serta diambil sumpah oleh Presiden RI pada 20 Desember 2010.

 

26. SUTITO, S.H., M.H

 

Sutito, S.H., M.H., Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1982, merupakan salah satu alumnus terbaik yang dimiliki oleh Fakultas Hukum UGM. Karirnya sebagai anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, memberikan tugas kepadanya untuk memberikan masukan atas Rancangan Undang-undang (RUU) Negara Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Ketua Departemen Sarana, Hukum, dan Wakaf Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini melanjutkan pendidikan di Magister Hukum Program Pasca Sarjana UGM.

          Pada bulan Oktober 2004, Beliau berkesempatan untuk mendirikan, sekaligus menjadi Presiden pada lembaga Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI). Pada November 2004, Beliau kembali mendirikan sebuah lembaga, yaitu Lembaga Pembangunan dan Pengembangan Budaya dan Peradaban Hukum (LAWRI) dengan fokus pada pengkajian dan partisipasi aktif dalam proses politik hukum, legislasi, sosialisasi hukum, advokasi dan pendidikan hukum. Sebagai Senior/ Managing Partner di Kantor Hukum SGS Consulting (The Legal Business & Training Services), Beliau mengemban tugas untuk menangani berbagai kasus pidana ekonomi perbankan (termasuk korupsi) maupun penyelesaian kredit-kredit macet, kredit bermasalah, kasus-kasus operasional perbankan, penyelesaian kewajiban debitur, kewajiban manajemen/ pemegang saham (pemilik) perbankan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, penyusunan kontrak-kontrak, pendirian perusahaan, dan restrukturisasi perusahaan dan kredit perusahaan.

Pria kelahiran Semarang, 2 Januari 1957 ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum PT. Bank Summa pada tahun 1990-1993. Tahun berikutnya, Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum & Corporate Secretary PT KPEI (Lembaga Penyimpanan Efek dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek-Pasar Modal) dengan pekerjaan pokok untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Pasar Modal dan menyeesaikan berbagai kasus yang terjadi di pasar modal/bursa efek.

Sejak tahun 1993 sampai sekarang, Beliau merupakan pengajar/ pembicara dalam penataran Hukum Pasar Modal bagi Dosen Hukum Ekonomi se-Indonesia, Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Kuliah Umum Pendidikan Pascasarjana Fakultas Hukum di beberapa universitas, seminar/training bidang Hukum Perbankan, Scripless Trading, Penyelesaian Transaksi Efek, Penyelesaian Perselisihan dan Kejahatan Perbankan dan Pasar Modal, dan mengajar di Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK) Depkeu.

 

27. DR. RM. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H.

 

Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H., adalah pakar hukum perdata dan hukum acara perdata yang lahir di Surabaya tanggal 7 Desember 1924. Mantan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 1958 ini merupakan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang lulus pada 20 Maret 1958. Beliau memulai karirnya dengan bekerja di Departemen Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 1945 – 1947.   Beliau juga sempat aktif menjadi anggota redaksi majalah ”Gajah Mada” pada tahun 1958. Pada tahun 1970, Beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan masa jabatan 2 tahun.

Beliau merupakan salah satu mahasiswa pertama di UGM bersama rekannya yang menjabat sebagai ‘nahkoda’ harian Kedaulatan Rakyat, Drs. Mohammad Romli. Kehidupannya di Fakultas Hukum UGM tidak hanya berhenti setelah ia menyandang status sebagai Sarjana Hukum, namun gelar Doktor yang ia peroleh pada tahun 1971 juga berasal dari ‘universitas kerakyatan’ ini. Pada tahun 1979, Beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UGM dengan masa jabatan 6 tahun. Saat ini, Beliau masih aktif mengajar di Fakutas Hukum UGM  dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan mata kuliah teori hukum, penemuan hukum, hukum perdata dan hukum acara perdata.

 

28. DR. H. KOESNADI HARDJASOEMANTRI, S.H., M.L.

Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L., putra pertama pasangan R. Gaos Hardjasoemantri, seorang pegawai tinggi di Departemen Sosial, dengan R.H.E. Basriah. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak tahun 1986 hingga 1990 ini lahir di Tasikmalaya Jawa Barat pada 9 Desember 1926 dan wafat pada 7 Maret 2007 akibat meledaknya pesawat Boeing 737-400 Garuda Indonesia, sesaat setelah mendarat di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta. Beliau merupakan guru besar hukum lingkungan Fakultas Hukum UGM.

Gelar Sarjana Hukum ia peroleh di Fakultas Hukum UGM pada tahun 1964. Pada tahun 1969, Beliau berkesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Perdue Amerika Serikat dan selanjutnya meraih gelar Doktor di Fakultas Hukum Universitas Leiden, Negeri Belanda pada tahun 1981.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Direktorat Pendidikan Tinggi Deptartemen Pendidikan & Kebudayaan sejak tahun 1969 hingga 1974 ini merupakan inisiator proyek Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) untuk tugas mengajar di luar Pulau Jawa pada tahun 1951. Kegiatan tersebut yang saat ini dikenal dengan Kuliah Kerja Nyata Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (KKN – PPM ) yang kemudian mendapatkan apresiasi positif dan banyak diterapkan di berbagai universitas di Indonesia guna melatih kepekaan mahasiswa terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan sebagai bekal untuk terjun langsung ke dalam masyarakat.

Sebelum menjabat sebagai rektor, Beliau merupakan Sekretaris Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH). Suami dari Rahajoe (Alm.) dan ayah dua anak, ini pun dipercaya menjadi Staf Ahli di Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah tidak menjabat rektor, Beliau aktif dalam berbagai forum, diantaranya adalah sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Harian Kagama, Visiting professor di Dalhousie University, Kanada, Kepala Pusat Dokumentasi Perundang-undangan Lingkungan, Direktur Program Pascasarjana Universitas Tarumangera, Andalan Nasional Urusan Penelitian, Pengembangan, dan Lingkungan Hidup, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Wakil Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia, dan Ketua Akademi Jakarta.

Dalam usianya yang 78 tahun, Koesnadi masih aktif mengajar di berbagai universitas di Jawa dan luar Jawa. Mengajar tampaknya merupakan panggilan terkuatnya. Hal tersebut tergambar sejak ia menjadi anggota tantara pelajar yang kemudian mendirikan sekolah gerilya untuk anak-anak di pengungsian. Pada Mei 2007, Beliau dianugerahi Satya Lencana Sewaka Wiraya Roha oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas jasanya sebagai pejuang pendidikan dan pahlawan Kuliah Kerja Nyata. Optimisme Beliau terhadap kemajuan bangsa Indonesia seharusnya mampu menjadi pupuk bagi para penerus bangsa untuk selalu memberikan manfaat kepada semua orang, termasuk dengan menyebarkan ilmu kepada orang lain.

 

29. DR. ABDUL MUTHIE FADJAR, S.H.

 

Prof. Dr. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. terpilih menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2011. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1970 ini mendampingi Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. dalam kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam periode yang sama. Pria kelahiran Yogyakarta tanggal 24 Desember tahun 1843 ini memulai karirnya menjadi dosen tetap di Universitas Brawijaya Malang dari tahun 1971-1975. Dalam karirnya sebagai tenaga pendidik, gelar Dosen Teladan Fakultas Hukum Brawijaya Malang disandang olehnya pada tahun 1976 dan 1983.

Dalam lingkup organisasi, beliau aktif dalam Asosiasi Pengajar HAN/ HTN Jawa Timur sebagai Ketua, Malang Corruption Watch sebagai Ketua Dewan Etik, Ketua Dewan Pakar Institute for Strengthening Transition Society Studies, Anggota Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Malang.

Komitmen pria yang memiliki moto hidup yaitu bekerja untuk beribadah ini adalah untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang terpercaya dalam mengawal konstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis dan bermartabat.

 

30. DR. MOHAMMAD MAHFUD MD, S.H., S.U.

 

Perjalanan karier pekerjaan dan jabatan Mahfud MD termasuk langka dan tidak lazim karena begitu luar biasa. Bagaimana tidak, secara luar biasa mengecap jabatan penting dan strategis secara berurutan pada tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menempuh pendidikan doktor di Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 1993.

Karier Mahfud kian cemerlang, tidak saja dalam lingkup akademik tetapi masuk ke jajaran birokrasi eksekutif di level pusat ketika di tahun 1999-2000 didaulat menjadi Pelaksana Tugas Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM (Eselon I B). Berikutnya pada tahun 2000 diangkat pada jabatan Eselon I A sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM, yang membidangi produk legislasi urusan HAM. Belum cukup sampai di situ, kariernya terus menanjak pada 2000-2001 saat mantan aktivis HMI ini dikukuhkan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, Mahfud ditawari jabatan Jaksa Agung oleh Presiden Abdurrahman Wahid tetapi menolak karena merasa tidak memiliki kemampuan teknis.

Selain menjadi Menteri Pertahanan, Mahfud sempat pula merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM setelah Yusril Ihza Mahendra diberhentikan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM oleh Presiden Gus Dur pada 8 Februari 2001. Meski diakui, Mahfud tidak pernah efektif menjadi Menteri Kehakiman karena diangkat pada 20 Juli 2001 dan Senin, 23 Juli, Gus Dur lengser. Sejak itu Mahfud menjadi Menteri Kehakiman dan HAM demisioner. Saat ini Mahfud adalah ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

 

31. SOERYA RESPATIONO, S.H., M.H.

 

Pria bertubuh kekar tinggi ini merupakan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Beliau merupakan pemimpin yang disegani oleh masyarakatnya. Sebelum menjadi Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, karirnya berjenjang dari pekerjaannya sebagai pengacara sampai dengan menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya menjadi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan akhirnya menempati jabatan politis sebagai Wakil Gubernur. Soerya Respationo atau yang akrab pula dipanggil dengan sebutan Ki Lurah Puggawa Soerya Respationo ini merupakanAlumni Fakultas Hukum UGM angkatan 1980. Beliau dikenal merupakan sosok pemimpin yang wibawa dan kharismatik di dalam pandangan jamak masyarakatnya. Hal itu dapat terbaca dari setiap pemberitaan positif yang dikeluarkan oleh media mengenai sepak terjangnya sebagai pemimpin kedua di wilayah Batam dan Sekitarnya. Beliau yang kelahiran Yogyakarta ini tak ragu membaur dan guyub bersama masyarakat yang membutuhkan wejangan dan bimbingannya.

 

32. REFLY HARUN S.H., M.H., LL.M

 

Refly Harun adalah tokoh yang tidak asing lagi di dunia hukum Indonesia, Pria kelahiran Palembang ini merupakan pakar hukum tata negara yang cukup dikenal  atas konstribusi pemikirannya kepada perkembangan penegakan hukum di Indonesia.Refly Harun merupakan alumnus Fakultas Hukum UGM dan memperoleh gelar sarjana hukumnya pada tahun 1995. Dia sempat bekerja sebagai konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (CETRO), sebelum akhirnya malang melintang sebagai pengamat hukum. Selain itu beliau juga sempat menjadi staf ahli salah satu hakim konstitusi dan ditunjuk menjadi ketua tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi  oleh Prof. Mahfud M.D, yang dibentuk karena opininya di publik tentang permasalahan internal yang terdapat di Mahkamah Konstitusi. Selain menjadi pengamat, Refly Harun juga rajin menulis artikel dan opini di berbagai media dan surat kabar di Indonesia. Beliau mendalami bidang hukum tata negara, permasalahan desentralisasi atau pemerintahan daerah, dan pemilihan umum.

 

33. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL

 

Banyak orang mengenalnya sebagai advokat senior yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Dr. Otto Hasibuan mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum UGM pada Tahun 1981. Setelah lulus, Dia sempat “mengembara” ke negeri Paman Sam namu kembali lagi ke Tanah Air dan meneruskan profesinya sebagai advokat. Tahun 1997, dia kembali masuk kampus dan pada 1998 Otto berhasil memperoleh gelar Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta. Ayah dari Putri Lihardo Dame Indah, Lioni Petty Patricia, Natalia Octavia, dan Yakup Putra ini memang sangat rajin bersekolah. Beberapa tahun usai meraih gelar S2-nya di Jakarta, Otto pergi ke Australia. Selama dua tahun dia belajar di Negeri Kangguru di University of Technology, Sydney, Australia. Dia berhasil menuntaskan studinya pada 1990. Dia kembali ke Indonesia dan meneruskan profesinya sebagai advokat. Akhir 2004, Ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) itu diangkat menjadi Ketua DPP Peradi. Dia membawahi sekitar 16.000 pengacara dari delapan organisasi advokat yang ada di seluruh Indonesia. Otto merupakan salah satu figur Advokat yang dikenal sangat bersahaja dan progresif membela keadilan. Sampai detik ini Beliau masih diberikan amanah sebagai Ketua Umum Peradi.

 

34. DR. SALDI ISRA, S.H., MPA

 

Saldi adalah seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang dilahirkan di Paninggahan-Solok, 20 Agustus 1968. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan predikat Summa Cum Laude, Saldi melanjutkan S-2 di Institute of Postgraduate Studies and Research, University of Malaya, Kuala Lumpur, dan Program Doktor Fakultas Hukum UGM.

Saldi sangat fokus dalam memberantas korupsi melalui tulisan-tulisannya. Ia menulis lebih dari 100 artikel tentang hukum dan korupsi yang dimuat media nasional maupun lokal serta beberapa buah buku (Kampanye Dengan Uang Haram, Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah). Hasil disertasinya pun telah dibukukan.

 

35. H. HARIFIN TUMPA S.H., M.H.S.U

 

Harifin Andi Tumpa lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan, 23 Februari 1942.  Beliau adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2009 hingga saat ini. Ia terpilih sebagai Ketua MA menggantikan Bagir Manan pada 15 Januari 2009 dengan mendapatkan 36 dari 43 suara.

Pendidikan hukumnya diperoleh dari Sekolah Hakim dan Djaksa di Makassar pada 1959-1963, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar lulus tahun 1972, pascasarjana Universitas Leiden 1987, dan Magister Hukum di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta tahun 1998-2000. Kemudian, ia berkarier menjadi hakim di berbagai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di berbagai daerah.

 

36. HOTMA P. D. SITOMPOEL, S.H., M.HUM

 

Adalah seorang advokat yang tak asing lagi. Pengalaman beliau  mengabdi selama beberapa tahun (1977-1980) di LBH Jakarta, di bawah pimpinan Bang Buyung (DR. (Iur) Adnan Buyung Nasution, SH.), ditambah pengalaman beliau selama puluhan tahun sebagai pengacara, telah membuka pemahamannya akan arti penting bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Selama perjalanan karir  tersebut beliau telah melihat, mengalami dan turut merasakan betapa sulitnya, bahkan hampir dapat dikatakan mustahil, bagi masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan.

Saat ini beliau telah menjadi advokat handal . beliau adalah alumnus dari program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum UGM. Beliau sangat bangga dengan almamaternya yang sangat memntingkan kualitas dalam proses pendidikan. Baik dari sarana-prasaran dan para pengajarnya.

 

37. PUTU WIJAYA, S.H.

 

Putu Wijaya bernama asli I Gusti Ngurah Putu Wijaya lahir di Puri Anom, Tabanan, Bali, 11 April 1944. Adalah seorang sastrawan yang dikenal serba bisa. Ia adalah bungsu dari lima bersaudara seayah maupun dari tiga bersaudara seibu. Ia tinggal di kompleks perumahan besar, yang dihuni sekitar 200 orang, yang semua anggota keluarganya dekat dan jauh, dan punya kebiasaan membaca. Ayahnya, I Gusti Ngurah Raka, seorang pensiunan punggawa yang keras dalam mendidik anak. Semula, ayahnya mengharapkan Putu jadi dokter. Namun, Putu lemah dalam ilmu pasti. Ia akrab dengan sejarah, bahasa, dan ilmu bumi. Ia pun melanjutkan pendidikan setelah sekolah menegah pertamanya ke Fakultas Hukum UGM.

Putu Wijaya sudah menulis kurang lebih 30 novel, 40 naskah drama, sekitar seribu cerpen, ratusan esei, artikel lepas, dan kritik drama. Ia juga telah menulis skenario film dan sinetron. Sebagai seorang dramawan, ia memimpin Teater Mandiri sejak 1971, dan telah mementaskan puluhan lakon di dalam maupun di luar negeri. Puluhan penghargaan ia raih atas karya sastra dan skenario sinetron.Cerita pendek karangannya kerap mengisi kolom pada Harian Kompas dan Sinar Harapan. Novel-novel karyanya sering muncul di majalah Kartini, Femina, dan Horison. Sebagai penulis skenario, ia telah dua kali meraih piala Citra di Festival Film Indonesia (FFI), untuk Perawan Desa (1980), dan Kembang Kertas (1985). Sebagai seorang penulis fiksi sudah banyak buku yang dihasilkannya. Di antaranya, yang banyak diperbincangkan adalah Bila Malam Bertambah Malam, Telegram, Pabrik, Keok, Tiba-Tiba Malam, Sobat, Nyali.

 

38. PATRIALIS AKBAR, S.H., M.H

 

Patrialis Akbar, lahir di Padang, Sumatera Barat, 31 Oktober 1958. Adalah advokat dan politikus yang menjabat Menteri Hukum dan HAM Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Ia memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan kemudian berkarier sebagai advokat.